30 Agustus, 2007

Riau Belum Selesaikan Penunjukan Kawasan Hutan

Dari: tata_ruang_riau <tata_ruang_riau@yahoo.co.id>
Kepada: tata_ruang_riau@yahoogroups.com
Terkirim: Selasa, 12 Juni, 2007 11:00:53
Topik: [tata_ruang_riau] Riau Belum Selesaikan Penunjukan Kawasan Hutan

Riau Belum Selesaikan Penunjukan Kawasan Hutan
------------ --------- --------- --------- --------- --------- -
PEKANBARU-Di regional Sumatera, sampai saat ini tinggal Provinsi Riau dan Kepri yang belum menyelesaikan penunjukan kawasan hutannya. Karena itu perlu dipacu proses penyelesaian rencana tata ruang wilayah (RTRW) berkordinasi dengan Departemen Kehutanan RI. Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Departemen kehutanan RI Boen M Purnama dalam sambutannya pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Kehutanan Daerah (Rakorenbanghutda) Provinsi Riau, di Hotel Ibis, Kamis (29/3). Penunjukan kawasan hutan kedua provinsi ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2008. "Diharapkan dengan selesainya penunjukan kawasan hutan akan mempercepat proses pengelolaan hutan lestari yang akan diwujudkan melalui pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi," ujar Sekjen.

Diakui Sekjen, beberapa kegiatan pembangunan kehutanan telah menunjukkan hasil yang positif yang patut dibanggakan. Namun masih banyak permasalahan yang belum tuntas dan harus diperbaiki, yakni meliputi perlindungan hutan, rehabilitasi hutan, pemanfaatan hutan, tata ruang dan sebagainya. Implementasi Permenhut No P.51/Menhut-II/206 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari hutan hak banyak kendala terutama menyangkut penetapan tiga jenis kayu yang diakui dari hutan hak yakni jenis sengon, karet dan kelapa. Sementara di beberapa provinsi, ketiga jenis kayu tersebut tidak banyak dijumpai. Bahkan yang menjadi kayu unggulan lokal adalah jenis-jenis di luar ketiga jenis tersebut.

Untuk melengkapi jenis-jenis kayu yang belum tercantum dalam Permenhut tersebut, dikeluarkan Permenhut No.P.62/Menhut- II/2006 mengenai perubahan Permenhut No P.51/Menhut- II/2006 tentang penggunaan SKAU untuk pengangkutan hasil kayu yang berasal dari hutan hak. "Berdasarkan perubahan Permenhut tersebut, Gubernur dapat mengusulkan kepada Menteri Kehutanan tentang jenis-jenis kayu rakyat unggulan di luar karet, sengon dan kelapa untuk ditetapkan oleh Menteri," kata Sekjen.

Hutan Kritis Ditambahkan Sekjen, musibah banjir dan tanah longsor yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, secara tidak langsung dipicu oleh kondisi hutan yang kritis. Salah satu langkah Dephut mengatasi hal tersebut adalah bekerja keras memperbaiki hutan dan lahan yang rusak. Salah satu langkah yang ditempuh adalah Gerakan Indonesia Menanam. Gerakan ini merupakan payung besar dari berbagai kegiatan penanaman yang telah dicanangkan antara lain Gerhan, Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Terkait upaya rehabilitasi hutan dan lahan, sebut Sekjen, target kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2007 mengalami peningkatan dari 900 hektare manjadi 2 juta hektar. "Peningkatan volume yang cukup signifikan ini memmerlukan ekstra perhatian, pengerahan SDM, dana dan alokasi waktu yang lebih banyak," ulasnya.

Sementara itu, Gubernur Riau dalam sambutannya yang dibacakan Sekdaprov Riau HR Mambang Mit mengatakan, saat ini luas hutan Riau adalah 4.160.710 hektar, terbagi dalam tiga fungsi, yakni hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Namun dari kawasan itu sesungguhnya kawasan hutan di provinsi Riau tidak mungkin lagi dibuka atau diberikan izin pengelolaan. Karena dari jumlah kawasan itu sudah habis diperuntukkan pengelolaannya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) 2,9 ha dan Izin Usaha
Pemanfaatn Hasil Hutan Kayu Hutan Tanam seluas 1,6 juta ha.

"Namun yang perlu dilakukan saat ini adalah bagai mana semua kawasan hutan yang ada tersebut dapat dikelolah sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi untuk kemajuan daerah Riau dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegasnya. Acara Rakorenbanghutda yang berlangsung sehari ini selain dihadiri Wakil Kepala Dinas Kehutanan Riau Ir Sudirno, MM, juga dihadiri seluruh kepala Dinas Kehutanan kabupaten dan kota se-Provinsi Riau. Pada acara itu Ketua Bappeda Provinsi Riau Drs Emrizal Pakis tampil sebagai pemapar makalah. Di akhir acara, seluruh peserta melakukan diskusi tentang berbagai permasalahan- permasalahan kehutanan sekaligus mencarikan solusi penanganannya. bin,ara (bin,ara)

http://www.riaumand iri.net/indexben .php?id=3853

Bergabunglah dengan orang-orang yang berwawasan, di bidang Anda di Yahoo! Answers

Tidak ada komentar:

Kedaulatan Rakyat Atas Ruang Harus Segera Diwujudkan

Suaka Margasatwa

Balai Raja

Giam Siak Kecil

Bukit Batu

Danau Pulau Besar

Bukit Rimbang Bukit Baling

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

 Tasik Tanjung Padang

Tasik Serkap

Tasik Metas

Tasik Belat

 Kerumutan

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Perbandingan RTRWN Terhadap RTRWP

[RTRWN-RTRWP2.gif]